Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Kamis memberhentikan tiga anggota terakhir dari Election Assistance Commission. Komisi federal independen ini bertugas membantu pejabat administrasi pemilu di seluruh negeri. Gedung Putih telah mengonfirmasi keputusan tersebut.
Related Stories
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak berita terbaru tentang Désiré Doué dan PSG dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Now →Tiga komisioner tersisa dari komisi bipartisan yang beranggotakan empat orang tersebut dipaksa keluar dengan cara berbeda. Berdasarkan informasi dari sumber terkait, satu utusan Republik mengundurkan diri, sementara dua utusan Demokrat dipecat melalui surel dari Kantor Personel Presiden Gedung Putih. Komisioner keempat sendiri telah meninggalkan komisi pada bulan April lalu.
Langkah pemberhentian ini menyusul keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini yang memberikan wewenang lebih besar kepada presiden untuk memecat anggota lembaga independen. Langkah ini juga sejalan dengan dorongan Trump untuk intervensi federal yang lebih besar dalam proses pemungutan suara menjelang pemilu paruh waktu pada November mendatang.
"Atas nama Presiden Donald J. Trump, saya menulis surat ini untuk menginformasikan bahwa masa jabatan Anda sebagai Komisioner Election Assistance Commission telah berakhir, berlaku segera. Terima kasih atas pengabdian Anda," bunyi surel pemberhentian tersebut sebagaimana dilihat oleh Reuters.
Gedung Putih langsung mengonfirmasi pemecatan ini setelah laporan awal dari Reuters muncul. Perwakilan pemerintah menyatakan bahwa presiden memiliki hak untuk mencopot individu yang dinilai tidak sejalan dengan misi mengamankan pemilu Amerika Serikat.
Menurut pernyataan resmi Gedung Putih, pemerintahan Trump telah bekerja di seluruh lembaga dan mitra lokal untuk melindungi pemilu dari penipuan. Mereka juga berinvestasi dalam infrastruktur yang kuat demi mendukung misi tersebut, terutama dalam menghadapi pemilu paruh waktu.
Berdasarkan informasi dari situs resminya, Election Assistance Commission berfungsi sebagai pusat informasi nasional untuk administrasi pemilu. Lembaga ini bertugas mengakreditasi laboratorium pengujian, menyertifikasi sistem pemungutan suara, dan mengelola formulir pendaftaran pemilih nasional melalui surat.
Pemberhentian ini menyusul advokasi agresif dari Trump dan pejabat tinggi setingkat menteri untuk mengubah persyaratan pemilihan melalui surat. Trump juga terus mendorong penyelidikan atas hasil pemilihan presiden 2020, di mana ia kalah dari politisi Demokrat, Joe Biden. Pada periode kedua masa jabatannya, Trump berulang kali mengklaim tanpa bukti bahwa pemilu 2020 telah dicurangi.
Masa depan komisi ini sekarang menjadi tidak jelas. Lembaga ini dibentuk oleh Kongres pada tahun 2002 melalui Help America Vote Act. Empat komisioner ditunjuk oleh presiden dengan pembagian seimbang antara Demokrat dan Republik, serta harus mendapatkan persetujuan dari Senat Amerika Serikat.
Tiga komisioner yang dipaksa keluar adalah Thomas Hicks, Benjamin Hovland, dan Christy McCormick. Ketiganya dahulu dipilih secara aklamasi oleh Senat. Meskipun undang-undang tahun 2002 menyatakan presiden dapat menunjuk pengganti, belum ada kejelasan mengenai langkah Trump selanjutnya.
Senator Mark Warner dari Virginia menyatakan keprihatinannya yang mendalam. Menurut dia, langkah pemecatan massal ini seharusnya mengkhawatirkan setiap warga Amerika Serikat tanpa memandang partai politik.
"Mencopot semua komisioner yang tersisa hanya beberapa bulan sebelum pemilu paruh waktu 2026 adalah langkah luar biasa. Ini membutuhkan penjelasan segera dari pemerintah dan menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang intervensi politik pada lembaga yang mendukung pemilu kita," kata Mark Warner.